‘Setengah Hati’ Jokowi Tangani Kasus Obesitas

jalanjalanseru.com – Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo () sudah berjalan selama sembilan tahun. Namun, di area area satu tahun terakhir masa jabatannya, pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) pada berbagai permasalahan, salah satunya penanganan .

Pada Juli lalu, Kementerian Kesehatan melaporkan kasus obesitas di tempat dalam Indonesia meningkat signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 10,5 persen pada 2007 menjadi 21,8 persen pada 2018.

Bappenas juga mengungkapkan permasalahan obesitas masuk ke dalam 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 yang mana dimaksud berisiko tidaklah tercapai.

Hal ini tentu jadi catatan tersendiri permasalahan keseriusan lalu upaya pemerintah dalam mengentaskan permasalahan obesitas.

Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sekaligus Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Narila Mutia Nasir menilai, sebenarnya pemerintah bukannya tidak ada ada melakukan upaya apa pun untuk menangani obesitas. Hanya saja, upaya pemerintah saat ini masih belum sanggup dikatakan optimal juga maksimal.

Narila menyebutkan ada beberapa orang program pemerintah dalam pencegahan obesitas seperti Gerakan Nusantara Tanpa Obesitas (Gentas), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Peraturan Menteri tentang kandungan gula garam lemak pada barang pangan olahan juga siap saji, serta Isi Piringku.

“Masalahnya adalah bagaimana implementasi dalam tempat lapangan. Konsepnya, sih, sudah bagus. Tapi memang terutama berkaitan dengan aturan harus dilihat bagaimana dipatuhinya,” kata Narila Mutia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10).

Oleh dikarenakan itu, kata dia, pemerintah harus melakukan evaluasi demi menekan laju pertambahan nomor obesitas. Hal ini mengacu pada peningkatan nomor kasus obesitas pada 10 tahun terakhir.

Bicara tentang pencegahan serta penanganan obesitas, Indonesia sepertinya perlu belajar dari negara-negara lain pada dalam dunia. Mengacu data UNICEF, sudah ada 40 negara yang mana hal tersebut menerapkan cukai untuk minuman berpemanis.

Lima dalam antaranya adalah Amerika Serikat, Thailand, Afrika Selatan, Meksiko, serta Inggris yang dimaksud hal itu sudah menetapkan cukai untuk minuman berpemanis. Sementara jika dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia baru akan memberlakukannya pada 2024 mendatang.

Ilustrasi. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menangani obesitas. (Istockphoto/monticelllo)

Di negara seperti Australia, Prancis, Norwegia, Chile, serta Jepang juga sudah memiliki aturan ketat tentang pembatasan pelanggan junk food demi melindungi anak-anak dari risiko obesitas. Jepang bahkan menerapkan sesi edukasi makan sehat sejak dini pada dalam tiap sekolah yang tersebut dimaksud disebut Shokuiku.

Langkah-langkah itu pun diamini Narila. Menurut dia, Indonesia juga perlu melakukan langkah-langkah hal yang disebut sebagai upaya tambahan masif dalam menangani persoalan obesitas yang mana kian memprihatinkan, terutama yang tersebut digunakan terkait dengan aturan pembatasan makanan serta minuman manis, baik kemasan maupun siap saji yang mana mana dijual dalam kedai.

Apalagi, ia menyoroti tren konsumsi makanan serta minuman manis yang dimaksud hal itu meningkat seiring menjamurnya gerai food and beverages, seperti es boba.

“Jadi kita harus memikirkan bagaimana aturan itu harus juga berjalan strict, ya. Pengawasannya, monitoring itu yang mana dimaksud paling penting sebenarnya. Jangankan makanan kemasan, yang tersebut mana enggak kemasan juga bagaimana pengawasannya, masih jauh. Jadi PR-nya banyak, sih, mau bicara mengatasi obesitas itu sendiri,” papar Narila.

Pemerintah sendiri sudah terjadi berupaya untuk menekan nomor kasus obesitas menjadi 3 persen pada 2030 mendatang berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Karena itu, edukasi pada tingkat rakyat harus dijalani secara masif,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono dalam sebuah kesempatan, Juli lalu.

Salah satu yang digunakan digunakan pada saat ini tengah digodok pemerintah dalam menekan bilangan bulat obesitas adalah ketentuan pajak makanan kemudian minuman yang digunakan mengandung materi olahan gula, garam, lemak melebihi ambang batas.

“Itu adalah satu bidang bisnis pemerintah yang dimaksud mana digunakan untuk menekan bilangan obesitas guna mencapai bilangan SDGs 3 persen dalam tahun 2030,” tambah Dante.

Dante juga menyoroti pengawasan terhadap jajanan anak dalam dalam sekolah yang tersebut berdampak pada peningkatan obesitas anak. Ia mengakui bahwa sektor yang tersebut disebut masih belum mendapat perhatian penting dari pemerintah dalam hal registrasi produk-produk bidang usaha kecil lalu juga menengah.

“Ini memang sektor yang digunakan kadang tiada tersentuh oleh pemerintah,” ujar Dante.

Selain itu, Kemenkes juga pada masa sekarang ini tengah menyiapkan sarana prasarana untuk deteksi dini pengukuran tinggi serta berat badan, pengecekan gula darah, juga tekanan darah hingga skrining kanker secara gratis di tempat area Puskesmas.